H Mukhlis Takabeya Terpilih Jadi Ketua DPD II Partai Golkar Bireuen, ini Harapannya

KABAR ACEH | Bireuen- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Bireuen menggelar Musyawarah Daerah (MUSDA) ke VI yang dibuka langsung oleh Ketua DPD I Partai Golkar Aceh Teuku Muhammad Nurlif, SE bertempat di Gedung AAC Ampon Chik Peusangan, Senin  (24/8/2020).

Musda Partai Golkar yang melaksanakan pemilihan Ketua DPD ll Kabupaten Bireuen untuk periode 2020-2025 tersebut di ikuti 17 pengurus Kecamatan (PK) Golkar Bireuen.

H. Mukhlis Amd yang akrab disapa Mukhlis Takabeya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen periode 2020-2025, dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada semua pengurus partai Golkar Bireuen, yang telah mempercayai dirinya sebagai Ketua DPD ll Partai Golkar Bireuen. 

"Semoga kedepan nantinya partai kita lebih maju dan mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat untuk memimpin Bireuen di pilkada yang akan datang," ujar Mukhlis.

Selain itu, Mukhlis juga mengatakan, pemuda tidak boleh ketinggalan dengan berbagai informasi dalam dunia politik. Sebab, perkembangan politik sangat berpengaruh terhadap keadaan dan perkembangan negara. 

Untuk itu, ia berharap sebagai generasi penerus bangsa dan calon pemimpin masa depan, pemuda diharapkan mampu memberikan peranannya terhadap politik, karena politik  bagian dari demokrasi yang intinya untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat.

"Dengan ikut berpartisipasi secara profesional dan penuh tanggungjawab, para pemuda dan remaja diharapkan bisa melahirkan dan memberi ide-ide baru yang mampu membawa bangsa pada perubahan yang lebih baik," harap Mukhlis.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua DPD I Partai Golkar Aceh T.M. Nurlif, SE , menyebutkan, Musda Partai Golkar merupakan forum kekuasaan tertinggi. Musda merupakan ajang evaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya. Ia juga berharap Partai Golkar kedepannya dapat meningkatkan kinerjanya.

"Kita berharap Partai Golkar dapat meningkatkan kinerjanya dalam kepengurusan dan bisa menjadi sarana atau media aspirasi untuk kepentingan masyarakat," pungkas Nurlif. [SR]