Ekbis
10 Kontrak Tender Kementerian PUPR Diteken Secara Virtual
BANDA ACEH - Gubernur Aceh diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Mawardi mengikuti secara virtual acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2021, Jum'at, (15/1/2021). Kegiatan tersebut turut disaksikan secara virtual oleh Gubernur diseluruh Indonesia.
Mawardi mengatakan setidaknya ada 10 paket tender atau seleksi dini yang menandatangani kontrak pada hari ini di Kementerian PUPR, dengan total pagu pengadaan sebesar Rp 69.460 Milyar. Adapun kesepuluh paket tender tersebut, yakni;
1. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kabupate Simeulue, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Aceh Timur, Bireun dan Aceh Besar.
2. Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Simeulue, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Aceh Timur, Bireuen dan Aceh Besar
3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lhok Guci (18.542 Ha) di Kabupaten Aceh Barat (Lanjutan)
4. Rehabiitasi intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku di Kabupaten Pidie Jaya
5. Preservasi Jalan Kota Bireun - BTS. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara, Krueng Mane Buket Rata, SP. Krueng Geukueh -PEL. Krueng Geukueh (PEL. Krueng Geukueh Lhokseumawe)
6. Preservasi Jalan BTS. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara Peureulak
7. Pengadaan Meubelair Pembangunan Rumah Susun Yayasan Mujzatul Quran Al-Hasanie Asy-Syafiie
8. Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Polteknik Negeri Lhokseumawe
9. Pengawasan Teknik Preservasi Jalan dan Jembatan V Proving Aceh (Paket 05/2021)
10. Pengawasan Teknik Preservasi Jalan dan Jembatan VIII Provinsi Aceh (Paket 09/2021)
Pada kesempatan itu, dalam sambutanya Presiden RI Joko Widodo mengatakan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Kementerian PUPR mendapat porsi anggaran yang sangat besar, dengan jumlah mencapai Rp149.8 triliun.
"Ini adalah jumlah yang sangat besar. Karena itu saya mengingatkan jajaran Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, dan memiliki daya ungkit, membuat sektor konstruksi bergeliat kembali," kata Presiden.
Dengan bergeraknya kembali sektor konstruksi, kata Jokowi, bukan hanya memberikan kesempatan kerja bagi pekerja di sektor konstruksi, tapi juga menggerakkan rantai pasokan dan memberikan multiplier effect pada industri lainnya, seperti besi, baja, alat berat hingga sektor informal seperti penyedian makanan.
Maka itu, Jokowi mengapresiasi langkah Kementerian PUPR yang sejak bulan Oktober telah melakukan percepatan tender/seleksi dini dan penandatanganan kontrak. Sehingga mampu memberikan dampak pada pergerakkan ekonomi nasional yang masih terdampak pandemi covid-19.
Jokowi mengingatkan, agar Kementerian PUPR segera menyelesaikan sisa paket tender kontrak yang belum ditandatangani agar dapat diselesaikan lebih cepat.
"Paket tender dengan nilai Rp 2,1 triliun telah selesai tender. 982 paket dengan nilai Rp 12,5 triliun telah selesai tander dan dilakukan tanda tangan hari ini. Saya mencatat sisa paket kegiatan infrastruktur yang belum ditenderkan masih cukup banyak,"
Oleh sebab itu, Jokowi menginginkan di tahun 2021 agar dilakukan percepatan sehingga di kuartal pertama semua paket sudah ditenderkan dan sudah ditandatangani kontraknya. Dengan demikian pekerjaan kontruksi dan pembangunan bisa lebih cepat dilaksanakan. Menurutnya, dengan bekerja lebih cepat akan dapat mempercepat daya ungkit perekonomian nasional yang lesu akibat pandemi covid-19.
"Kita harus sadar masih dalam kondisi krisis. Semangatnya harus berbeda, harus pindah ke channel extra ordinary," katanya.
Sementara Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk PUPR hingga saat ini yang telah diselesaikan tender 1.191 paket dengan nilai Rp 14,6 triliun.
Pelaksanaan tender atau pelelangan dini dilakukan untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur tahun anggaran 2021. Pelelangan tersebut telah dilaksanakan sejak Oktober tahun 2020 lalu. Hal itu untuk meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal.[]
Via
Ekbis