Parlementaria
Parlementaria BNA
Ketua DPRK Terima Keluhan Perihal Honor Aparatur Gampong yang Tak Kunjung Cair
BANDA ACEH – Para keuchik yang tergabung dalam Asosiasi Keuchik Kecamatan Kuta Alam (Asokulam) mengeluhkan persoalan honor aparatur gampong yang tidak kunjung cair kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh.
Keluhan tersebut disampaikan sejumlah keuchik dalam rapat koordinasi Asokulam yang dihadiri Ketua DPRK, Farid Nyak Umar, para kepala SKPK, forkopimcam, dan perwakilan aparatur gampong se-Kecamatan Kuta Alam yang berlangsung di salah satu warung kopi di Beurawe, Senin (29/08/2022).
Seperti yang disampaikan Keuchik Gampong Kota Baru, Eddy Erwinsyah, dirinya meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) agar mempercepat penyaluran alokasi dana gampong (ADG) karena persyaratan sudah dipenuhi.
Eddy Erwinsyah menjelaskan, pihaknya baru menerima penyaluran tahap I sampai dengan Agustus 2022, seharusnya pemko sudah menyalurkan dana ADG untuk tahap kedua. Dia menambahkan, semua gampong di Kecamatan Kuta Alam mengharapkan sisa dana ADG di tahun 2022 ini dapat disalurkan secepatnya dan penuh tanpa ada pengurangan.
"Keterlambatan penyaluran ADG ini berdampak pada gaji dan tunjangan perangkat gampong tidak terbayarkan. Dalam ADG juga termasuk operasional kantor dan honor kader-kader serta satlinmas gampong," kata Eddy Erwinsyah.
Hal serupa juga disampaikan Keuchik Lampulo, Alta Zaini, menuturkan menyangkut dengan pencairan dana ADG tahap kedua belum tersalurkan sampai dengan saat ini yang mengakibatkan tertahannya penghasilan tetap (siltap) aparatur gampong. Di samping itu juga operasional yang memang harus setiap bulannya dikeluarkan, seperti rekening listrik, rekening air, biaya internet serta biaya operasional lainnya.
"Kami berharap agar keterlambatan penyaluran dana ADG ini dapat secepatnya terealisasi. Perhatian Pj Wali Kota terhadap hal ini benar-benar dapat diperhatikan, sebab kami perpanjangan tangan pemko yang sudah all out melayani masyarakat," ujar Alta Zaini.
Merespons keluhan tersebut dari para keuchik tersebut, Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, meminta kepada Pemko Banda Aceh agar dapat menyelesaikan honor aparatur gampong tepat pada waktunya. Sebab para keuchik dan aparatur gampong merupakan ujung tombak pemerintah yang langsung melayani warga.
"Kita meminta agar pemko segera menunaikan jerih payah aparatur gampong untuk bulan Juli dan Agustus 2022. Sebab jika berlarut-larut agar berdampak pada terganggunya pelayanan untuk masyarakat di kantor keuchik, " ujar Farid Nyak Umar.
Farid menambahkan, dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) dan meminta adanya kepastian penyaluran jerih payah aparatur gampong. Ia berharap ke depannya pemko agar dapat menyalurkan ADG sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
"Kami berharap agar di bulan September honor para keuchik dan aparatur gampong dapat dicairkan, begitu juga dengan penyaluran dana ADG, jika sudah memenuhi semua persyaratan maka tidak ditunda-tunda lagi, " pungkas Farid yang juga Ketua DPD PKS Banda Aceh.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kadis Syariat Islam, perwakilan DPMG, perwakilan Dinas PUPR, LKMS Al-Mahirah Muamalah, Camat Kuta Alam, Forkopincam, kepala puskesmas, para keuchik, tuha peut gampong, imuem mukim, dan stakeholder lainnya. [Adv]
Keluhan tersebut disampaikan sejumlah keuchik dalam rapat koordinasi Asokulam yang dihadiri Ketua DPRK, Farid Nyak Umar, para kepala SKPK, forkopimcam, dan perwakilan aparatur gampong se-Kecamatan Kuta Alam yang berlangsung di salah satu warung kopi di Beurawe, Senin (29/08/2022).
Seperti yang disampaikan Keuchik Gampong Kota Baru, Eddy Erwinsyah, dirinya meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) agar mempercepat penyaluran alokasi dana gampong (ADG) karena persyaratan sudah dipenuhi.
Eddy Erwinsyah menjelaskan, pihaknya baru menerima penyaluran tahap I sampai dengan Agustus 2022, seharusnya pemko sudah menyalurkan dana ADG untuk tahap kedua. Dia menambahkan, semua gampong di Kecamatan Kuta Alam mengharapkan sisa dana ADG di tahun 2022 ini dapat disalurkan secepatnya dan penuh tanpa ada pengurangan.
"Keterlambatan penyaluran ADG ini berdampak pada gaji dan tunjangan perangkat gampong tidak terbayarkan. Dalam ADG juga termasuk operasional kantor dan honor kader-kader serta satlinmas gampong," kata Eddy Erwinsyah.
Hal serupa juga disampaikan Keuchik Lampulo, Alta Zaini, menuturkan menyangkut dengan pencairan dana ADG tahap kedua belum tersalurkan sampai dengan saat ini yang mengakibatkan tertahannya penghasilan tetap (siltap) aparatur gampong. Di samping itu juga operasional yang memang harus setiap bulannya dikeluarkan, seperti rekening listrik, rekening air, biaya internet serta biaya operasional lainnya.
"Kami berharap agar keterlambatan penyaluran dana ADG ini dapat secepatnya terealisasi. Perhatian Pj Wali Kota terhadap hal ini benar-benar dapat diperhatikan, sebab kami perpanjangan tangan pemko yang sudah all out melayani masyarakat," ujar Alta Zaini.
Merespons keluhan tersebut dari para keuchik tersebut, Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, meminta kepada Pemko Banda Aceh agar dapat menyelesaikan honor aparatur gampong tepat pada waktunya. Sebab para keuchik dan aparatur gampong merupakan ujung tombak pemerintah yang langsung melayani warga.
"Kita meminta agar pemko segera menunaikan jerih payah aparatur gampong untuk bulan Juli dan Agustus 2022. Sebab jika berlarut-larut agar berdampak pada terganggunya pelayanan untuk masyarakat di kantor keuchik, " ujar Farid Nyak Umar.
Farid menambahkan, dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) dan meminta adanya kepastian penyaluran jerih payah aparatur gampong. Ia berharap ke depannya pemko agar dapat menyalurkan ADG sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
"Kami berharap agar di bulan September honor para keuchik dan aparatur gampong dapat dicairkan, begitu juga dengan penyaluran dana ADG, jika sudah memenuhi semua persyaratan maka tidak ditunda-tunda lagi, " pungkas Farid yang juga Ketua DPD PKS Banda Aceh.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kadis Syariat Islam, perwakilan DPMG, perwakilan Dinas PUPR, LKMS Al-Mahirah Muamalah, Camat Kuta Alam, Forkopincam, kepala puskesmas, para keuchik, tuha peut gampong, imuem mukim, dan stakeholder lainnya. [Adv]
Via
Parlementaria
