Adv
Perindag
Tekan Laju Inflasi, Disperindag Aceh Aceh Bakal Lakukan Operasi Pasar
 |
| Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Aceh, Ir Mohd Tanwier MM |
Sejak munculnya wabah pandemi Covid-19 kemudian diperparah dengan pecahnya perang Rusia dan Ukraina pada awal tahun 2022, dunia dihadapkan pada situasi sulit dimana perekonomian di hampir semua negara terjadi goncangan yang cukup kuat hingga mengalami inflasi.
Bahkan Eropa yang terkenal sebagai negara-negara maju juga terjadi inflasi yang mencapai di angka 9 persen. Sementara inflasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, juga sudah masuk tahap yang mengkhawatirkan karena lajunya cenderung meningkat. Di Aceh, berdasarka data BPS, tingkat inflasi tahun kalender Januari–Agustus 2022 sebesar 4,51 persen.
Sekedar untuk diketahui, inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu lama karena disebabkan tidak seimbangnya arus peredaran uang dan barang.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Aceh, Ir Mohd Tanwier MM mengatakan, inflasi yang menghantam Indonesia dan dunia salah satu penyebabnya karena perang Rusia dan Ukraina. Dikatakannya, dua negara yang sedang berperang itu termasuk lumbungnya energi dan gandum yang sangat dibutuhkan dunia.
“Karena sedang berperang otomatis kan mereka tidak bisa maksimal lagi dalam pengiriman bahan utama yang dibutuhkan oleh banyak negara ini. Imbasnya energi mahal, gandum menjadi langka, dan kondisi ini sangat berpengaruh pada sektor produksi yang terkait dengannya sehingga harga di pasar mengalami kenaikan dan terjadi resesi di man-mana, termasuk di Aceh,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Aceh, Ir Mohd Tanwier MM kepada media ini, Selasa (20/9/2022).
Menurutnya, untuk saat ini barang yang sudah naik butuh waktu lama untuk normal kembali karena akan menyesuaikan dengan harga pasar dunia, sehingga butuh kolaborasi bersama untuk penanganannya, termasuk kesadaran masyarakat itu sendiri. Namun, kata Tanwier, untuk menekan angka inflasi, salah satu yang akan dilakukan Pemerintah Aceh adalah melakukan operasi pasar untuk memastikan bahan-bahan kebutuhan pokok tersedia dan tidak terjadi penimbunan oleh oknum-oknum tertentu.
“Untuk itu kita akan terus melakukan operasi pasar, khususnya di daerah-daerah yang menyumbang angka inflasi yang tinggi di Aceh. Hal ini kita lakukan untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pokok di pasar, sekaligus untuk mengetahui apakan pasokannya surplus atau memang langka,” ungkapnya.
Mohd Tanwier menambahkan, operasi pasar juga sebagai upaya pengawasan yang dilakukan Pemerintah Aceh agar tidak terjadinya penumpukan/penimbunan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan lebih di saat situasi sulit seperti ini. Program operasi pasar, kata dia, berbeda dan terpisah dari program pasar murah.
Katanya lagi, operasi pasar tidaknya hanya dilakukan oleh Disperindag tapi semua stakelhoder yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Aceh, yang didalamnya ada Disperindag, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pangan, dan juga unsur TNI/Polri.
Operasi pasar, kata dia, menjadi salah satu langkah Pemerintah Aceh menekan laju inflasi, dan menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok yang saat ini sebagian diantaranya melambung tinggi.
Dalam melakukan operasi pasar, kata Tanwir, Disperindag akan melakukan sinergitas dengan Dinas Pangan serta Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan bahkan juga Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial. Kalau misalnya ada kenaikan bahan pokok di suatu daerah dan daerah lainnya murah maka didatangkan dengan memberikan subsidi ongkos kirim.
“Terjadi harga cabai di Aceh Tengah murah dan Meulaboh harganya mahal, maka kita akan subsidi ongkos angkut dari Aceh Tengah ke Aceh Barat. Sehingga di Aceh Tengah yang murah bisa naik sedikit dan di Aceh Barat yang mahal bisa turun sedikit harganya sehingga harga bahan pokok bisa stabil di seluruh Aceh,” ujar Kadisperindag Aceh.
“Kemudian kalau di Medan murah dan di Aceh mahal, maka ongkos kirim untuk didatangkan ke Aceh akan disubsidi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota melalui anggaran 2 persen DAU dan juga dari DTT Gubernur dan Bupati/walikota. Intinya Pemerintah Aceh secara keseluruhan akan bahu-membahu menjaga harga pasar tetap stabil dan bisa dijangkau oleh masyarakat Aceh,” pungkasnya. [Adv]
Via
Adv
