Korprov TPP Aceh Gelar Rakor Perdana 2023, Mursyidan: Mari Saling Dukung dan Bersinergi

KABAR ACEH | Bireuen- Rapat Koordinasi (Rakor) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/Kota se- Aceh hari ini, Kamis (2/2/2023) merupakan tindak lanjut dari terbitnya SPMT BPSDM Kemendesa PDTT Nomor 5 tahun 2023 tentang Perintah melaksanakan tugas kepada seluruh TPP lebih kurang 2.552 Pendamping Desa di Aceh.

Hali itu dikatakan Koordinator Provinsi (Korprov) Aceh Mursyidan, kepada kabaraceh.co, Kamis (2/2), kepada semua TPP ia berharap untuk segera melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan tanggung jawabnya di lokasi

wilayah kerja masing-masing. 

"Wilayah kerja ini sudah tercantum semua didalam lampiran surat keputusan /SPMT BPSDM tersebut ,

beberapa hal yang diperintahkan dalam SK BPSDM tersebut, diantaranya:

1. Kepada seluruh tenaga Pendamping Profesional/ Pendamping Desa untuk melaksanakan tugas sebagai TPP sesuai dengan posisi dan lokasi tugasnya masing-masing,

2. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing posisi sebagai mana sudah diatur dalam surat keputusan tersebut.

3.Melaporkan keberadaan tenaga pendamping fungsional kepada pemerintah setempat sesuai posisi dan lokasi tugasnya. 

4.Melaporkan keberadaan TPP kepada supervisor, dan;

5. Melaporkan setiap laporan sesuai  format yang telah disiapkan Kemendesa seperti misalnya Daily Reports Pendamping desa dan laporan-laporan terkait lainnya," ujar Mursyidan.

Lanjutnya, Rakor TAPM kabupaten se- Aceh hari ini juga menindaklanjuti Memo Kornas Nomor 01 tahun 2023 di mana pihaknya juga melahirkan Memo Korprov Nomor 03 Tahun 2023  di antara lain isi nya adalah untuk segera menetapkan PIC Bidang kab/kotanya sesuai format terlampir kepada seluruh kabupaten/ kota.

"Kemudian percepatan finalisasi upload Apbdes Perubahan 2022 pada aplikasi Monev DD, ini perlu kita genjot bersama percepatannya paling telat 17 Februari 2023 dan finalisasi penyaluran DD dan BLT DD 2023 pada aplikasi Monev DD ,ini tentu realisasi kegiatan sudah dilaksanakan tapi uploadnya ini perlu percepatan oleh teman-teman PD dan PLD," terang Korprov.

"Percepatan update data perencanaan pembangunan desa tahun 2023 segera dipacu dan selanjutnya memerintahkan kepada seluruh PD dan PLD di wilayahnya untuk percepatan penyaluran dana desa tahap 1 dan 2 tahun 2023 ini dan tentunya setiap kegiatan lapangan melaporkannya ke aplikasi Daily Report Pendamping/DRP," ungkapnya.

Selain itu, Korprov TPP Aceh yang baru Mursyidan menggantikan Zulfahmi Hasan yang sudah bertugas 5 tahun lamanya itu,  menambahkan, pendataan dan pemutakhiran data induk TPP tahun 2023 dan pendataan dan pemutakhiran data SDGs  desa di aplikasi Kementerian Desa juga segera di proses.

"Kepada seluruh TPP, sama-sama kita dukung kegiatan Kementerian Desa  untuk senantiasa berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan publikasi dan informasi kegiatan, misalnya ada kegiatan Kementerian Desa hari ini terkait dengan Hari Bumdesa, nah ini tentu harus kita viralkan dan kita publikasikan bersama supaya gaung kegiatan kementerian tersampaikan ke lorong-lorong kampung, lorong-lorong desa sehingga semangat   kebangkitan Bumdes terus bergema," tambahnya.

Dalam pelaksanaan Rakor TAPMp provinsi bersama seluruh TAPM kabupaten/ kota perdana pada hari ini berjalan dengan sukses dan seluruh peserta dari TAPM diberikan kesempatan untuk bertanya jawab terhadap kendala-kendala ataupun permasalahan yang dihadapi dan seluruh pertanyaan ditampung untuk dijawab oleh sesuai  PIC masing-masing sesuai dengan bidangnya.

"Harapan kami kepada seluruh stakeholder baik pemerintah provinsi pemerintah kecamatan dan desa, ayo sama-sama kita bersinergi membangun desa,  pendamping desa tidak mungkin bergerak sendiri, tapi harus bersama-sama kita dukung dan bersinergi, Insya Allah dengan kerjasama yang baik dari kita semua ini semakin meningkatkan kemandirian desa di Aceh," pungkas Koprov TPP Aceh Mursyidan. [SR]