DSI
LHOKSEUMAWE - Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh mengelar bimbingan teknis (bimtek) kepolisian se-Aceh kepada 46 peserta, berlangsung di hotel Rajawali, Kota Lhokseumawe, Kamis (16/3/2023).
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari penuh sejak Rabu dan Kamis itu empat orang diantarnya merupakan utusan dari Ditreskrimum Polda Aceh, sedangkan 42 peserta lainnya adalah utusan dari Satreskrim Polres se Aceh.
"Bimtek yang dilaksanakan ini dimaksudkan untuk mensinergikan sumberdaya dan membangun kesamaan persepsi antara aparat kepolisian sehingga penerapan Qanun Hukum Jinayat dan hukum acara jinayat menjadi singkron dari hulu sampai ke hilir."
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, DR EMK Alidar SAg MHum, dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris DSI Aceh, Muhibuthibri SAg.
Diharapkan adanya upaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas polisi se-Aceh khususnya dalam aspek penanganan perkara jinayat agar dapat dilaksanakan secara komprehensif.
Ia berharap, setelah bimtek ini selesai nanti dapat terwujud moral dan etos kerja yang tinggi yang akhirnya berujung pada peningkatan kapasitas polisi di Aceh dalam mengimplementasikan qanun jinayat sebagai amanah undang-undang kepada masyarakat.
"Kompetensi saja tidak akan sempurna dalam melayani kebutuhan masyarakat tanpa dibarengi oleh profesionalitas dan moralitas yang tinggi, laksana ilmu dan akhlak, seorang polisi tentulah terikat oleh kode etik profesi yang mesti diketahui, sehingga mampu menyajikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," imbuhnya.
Lebih lanjut tambah Kadis SI, penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dan menerapkan langkah-langkah pre-emptif serta preventif.
Hal ini seiring dengan program Polri yang dicanangkan oleh Polri yaitu meningkatkan sumber daya manusia dijajaran Polda Aceh untuk menambah khazanah keilmuan penyidik dengan melibatkan tokoh akademisi dan praktisi non kepolisian pada saat melakukan bedah kasus melalui mekanisme gelar perkara.
Kegiatan bimtek ini dibuka oleh Dirreskrimum Polda Aceh yang diwakili Wadir Reskrimum, AKBP Hairajadi SH.
Ia menyampaikan, polisi dalam melakukan penegakan hukum harus profesionalitas, tegas namun humanis dan jangan ragu menerapkan asas lex spesialis derogat lex generalis terhadap pidana perlindungan perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam qanun hukum jinayat dan peraturan perundang-undang lainnya.
Adapun narasumber bimtek tersebut terdiri dari unsur Polda Aceh Wadir Reskrimum AKBP Hairajadi, SH, Kasubdit IV Kompol Musniar SSos, Kanit Subdit IV AKP Firmansyah SSos dan AKP Nelmayenti SSos sedangkan dari akademisi Prof Dr Syahrizal Abbas MA. [dar]
Penyidik Polisi Diberi Pemahaman Qanun Hukum Jinayat
LHOKSEUMAWE - Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh mengelar bimbingan teknis (bimtek) kepolisian se-Aceh kepada 46 peserta, berlangsung di hotel Rajawali, Kota Lhokseumawe, Kamis (16/3/2023).
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari penuh sejak Rabu dan Kamis itu empat orang diantarnya merupakan utusan dari Ditreskrimum Polda Aceh, sedangkan 42 peserta lainnya adalah utusan dari Satreskrim Polres se Aceh.
"Bimtek yang dilaksanakan ini dimaksudkan untuk mensinergikan sumberdaya dan membangun kesamaan persepsi antara aparat kepolisian sehingga penerapan Qanun Hukum Jinayat dan hukum acara jinayat menjadi singkron dari hulu sampai ke hilir."
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, DR EMK Alidar SAg MHum, dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris DSI Aceh, Muhibuthibri SAg.
Diharapkan adanya upaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas polisi se-Aceh khususnya dalam aspek penanganan perkara jinayat agar dapat dilaksanakan secara komprehensif.
Ia berharap, setelah bimtek ini selesai nanti dapat terwujud moral dan etos kerja yang tinggi yang akhirnya berujung pada peningkatan kapasitas polisi di Aceh dalam mengimplementasikan qanun jinayat sebagai amanah undang-undang kepada masyarakat.
"Kompetensi saja tidak akan sempurna dalam melayani kebutuhan masyarakat tanpa dibarengi oleh profesionalitas dan moralitas yang tinggi, laksana ilmu dan akhlak, seorang polisi tentulah terikat oleh kode etik profesi yang mesti diketahui, sehingga mampu menyajikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," imbuhnya.
Lebih lanjut tambah Kadis SI, penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dan menerapkan langkah-langkah pre-emptif serta preventif.
Hal ini seiring dengan program Polri yang dicanangkan oleh Polri yaitu meningkatkan sumber daya manusia dijajaran Polda Aceh untuk menambah khazanah keilmuan penyidik dengan melibatkan tokoh akademisi dan praktisi non kepolisian pada saat melakukan bedah kasus melalui mekanisme gelar perkara.
Kegiatan bimtek ini dibuka oleh Dirreskrimum Polda Aceh yang diwakili Wadir Reskrimum, AKBP Hairajadi SH.
Ia menyampaikan, polisi dalam melakukan penegakan hukum harus profesionalitas, tegas namun humanis dan jangan ragu menerapkan asas lex spesialis derogat lex generalis terhadap pidana perlindungan perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam qanun hukum jinayat dan peraturan perundang-undang lainnya.
Adapun narasumber bimtek tersebut terdiri dari unsur Polda Aceh Wadir Reskrimum AKBP Hairajadi, SH, Kasubdit IV Kompol Musniar SSos, Kanit Subdit IV AKP Firmansyah SSos dan AKP Nelmayenti SSos sedangkan dari akademisi Prof Dr Syahrizal Abbas MA. [dar]
Via
DSI
