DPMPPKB Aceh Utara Pantau Pasien yang Menjalani Program Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMPPKB) mengunjungi Unit Teknis Daerah Puskesmas Buket Hagu untuk melihat langsung Pegawai Puskesmas yang terletak di Buket Hagu Km 7 desa Kumbang kecamatan Lhoksukon, beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMPPKB) Fakhrurrazi, SH. MH. didampingi Kabid Pengendalian Penduduk (Dalduk), Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera untuk melihat pasien yang sedang menjalankan program Keluarga Berencana (KB).
Fakhruradhi mengatakan, program kegiatan DPMPPKB setiap tahun bekerja sama dengan Puskesmas setempat dibuka di Puskesmas Lhoksukon.
“Alhamdulillah pasien setiap hari bisa dilayani sekitar 76 Pasien terdiri dari dua kategori MKJP-nya yang pertama adalah implan yang kedua IUD, jadi mudah-mudahan itu sudah sangat-sangat banyak yang terlayani mungkin sudah di atas 30 orang sudah terlayani," ujar Fakhrurrazi, SH. MH.
Ia menyebutkan, pihak Dinas akan mengunjungi 32 Puskesmas se Kabupaten Aceh Utara untuk memastikan program Keluarga Berencana berjalan lancar serta masyarakat mendapat pelayanan maksimal.
“Kita rutin berkunjung ke Puskesmas dan melakukan pelayanan bersama-sama dengan pihak Puskesmas. Kita berharap kepada masyarakat para aseptor yang selama menggunakan Pil suntik dapat segera melakukan peralihan ke MKG karena mudah terjamin lebih permanen ketimbang alat kontrasepsi yang lain, efek samping juga lebih ringan, hampir tidak ada efek sampingnya,” ujar Fakhrurazi.
Sementara itu Kepala Puskesmas Sadariah, SKM ,M. kes, mengatakan Puskesmas Bukit Hagu memberikan pelayanan untuk 35 Desa menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) itu pelayanan pemasangan IUD dan implant di Puskesmas bukit Hagu jumlah pasien yang kami kumpulkan akseptor yang datang ke Puskesmas bukit hagu itu kita lebih kurang 76 orang itu terdiri dari pasien-pasien yang dari desa 35 desa tersebut
“Setiap hari kita rata-rata berhasil untuk pemasangan kontrasepsi, namun persiapannya satu minggu yang lalu dan terima kasih atas kerjasama dan tenaganya bersama tim Nakes,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Keluarga Berencana (KB) merupakan program skala Nasional yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang sangat bermanfaat untuk menghasilkan keluarga yang berkualitas.
Program keluarga berencana sering kali disalah artikan sebagai program menolak kehadiran anak, namun sebenarnya program ini bertujuan mewujudkan keluarga sehat, bahagia, dan sejahtera.
Dalam penerapannya, BKKBN selaku badan pengelola program keluarga berencana mendorong masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi guna mencegah atau menunda kehamilan hingga saat yang tepat.
Ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang bisa digunakan meliputi kondom, pil KB, suntik KB, implan, IUD, vasektomi, dan tubektomi.
Untuk Diketahui, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh terus memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan KB di fasilitas-fasilitas kesehatan. Hal itu dilakukan untuk mengejar target menjaring akspetor KB yang menggunakan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP).
Sahidal menyebutkan, pada 2022 lalu capaian MKJP Aceh sebesar 7.589 akseptor dari 24.460 yang ditargetkan. Ia menyebutkan, pada 2023, BKKBN Aceh menetapkan target MKJP sebesar 12.435. Dengan rincian IUD sebanyak 4.700 akseptor, Implant 5.750 akseptor, MOW sejumlah 1.980 akseptor, dan MOP sebanyak lima akseptor.
Menurut Sahidal, guna meningkatkan capaian target MKJP pada 2023, berbagai langkah dan upaya pun dilakukan. Seperti pada 26 hingga 28 Februari 2023, Perwakilan BKKBN Aceh menggelar Peningkatan Perluasan Akses dan Intensifikasi Pelayanan KB Di Faskes. Dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting guna menurunkan angka kematian Ibu.
Dengan digelarnya kegiatan yang diikuti kepala bidang dan kepala seksi KB di organisasi perangkat daerah (OPD) dari 23 Kabupaten/kota se-Aceh, Sahidal berharap, OPD KB bisa meningkatkan komitmen dan kerjasama dengan mitra serta Pemerintah Daerah dalam upaya intensifikasi pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan (Faskes) serta dapat mengindentifikasi jumlah Faskes dan praktek Mandiri Bidan (PMB) yang mendapat fasilitas intensifikasi pelayanan KB.
"Nanti setelah target setiap kabupaten/kota ditetapkan, MKJP capaiannya harus bisa mencapai target. Kemudian melakukan komunikasih dengan kepala daerah dan Sekda, terkait target tersebut. Juga melakukan evaluasi, mengapa capaian rendah, serta mencari langkah-langkah serta strategi yang tepat dan cepat, guna mengenjot target agar tercapai tahun ini," ujar Sahidal.
Lebih jauh Sahidal mengatakan upaya lainya yang perlu dilakukan adalah penguatan kapasitas Faskes dan jejaring yang melayani KBKR, terutama MKJP dan KB Pascapersalinan (KBPP). Juga, peningkatan kualitas pelayanan KBKR melalui penguatan kemitraan. [Adv]
