Bireuen Kembali Raih Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama 2023

Pj Bupati Bireuen Dr.Aulia Sofyan, Ph.D (pegang piala) didampingi Kepala Bappeda Bob Mizwar, S.STP, M.Si, Kadis DPMG PKB Ir.Mukhtar


KABAR ACEH | Bireuen- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen meraih penghargaan Tingkat Pratama sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) pada acara Penghargaan Kota/Kabupaten Layak Anak Tahun 2023.

Kementerian PPPA mengumumkan dan memberikan Penghargaan kepada Kabupaten Bireuen tersebut dimalam Penganugerahan Kabupaten Layak Anak di Semarang, pada 22 Juli 2023 lalu.

Pemkab Bireuen pada tahun 2019 sudah mulai mengikuti pelaksanaan Penilaian Kabupaten Layak Anak.

Hal tersebut dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak dan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak bertujuan agar dapat mengimplementasikan kedalam kegiatan dan perwujudan Kabupaten Layak Anak.

Pj Bupati Bireuen Dr. Aulia Sofyan, Ph.D, Rabu (26/7/2023), mengatakan, penilaian kabupaten Layak Anak meliputi penilaian Kelembagaan, Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, Sosial, Kependudukan, perlindungan Khusus Anak, transportasi, informasi layak anak, Dunia usaha, Media Masa, keseluruhannya dinilai oleh provinsi dan hasil akhir dari kementerian PPPA.

"Setelah proses panjang dari penyiapan data dukung dan penginputan Evaluasi Mandiri kabupaten/kota yang dijadwalkan pada tanggal 7 Februari – 31 Maret 2023 lalu. Peninjauan ulang hasil Verifikasi Oleh Pusat pada tanggal 24 Mei 2023 di Pendopo Kabupaten Bireuen yang dihadiri oleh Tim Kementerian PPPA dan Tim PPPA Provinsi secara Online," ujar Aulia.

Pertemuan tersebut di hadiri Pj Bupati Kabupaten Bireuen, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Gugus Tugas KLA, anggota Kanit PPPA Polres, Kapala Mahkamah Syariah, Camat, Keuchik, dan FAKABIR (Forum Anak Kabupaten Bireuen) terpusat di ruang Rapat Pendopo Kabupaten Bireuen.

Kabupaten Bireuen kembali meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 Peringkat Pratama, merupakan perjuangan perwujudan kerjasama gugus tugas KLA dimulai dari proses pengumpulan data dukung, memastikan implementasi dari setiap data dukung dan melakukan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan tingkat Kabupaten terus melakukan koordinasi antar SKPK sampai ke tingkat Desa.

Aulia berharap untuk di tahun berikutnya Kabupaten Bireuen harus menjadi lebih baik lagi dalam melindungi hak anak, sehingga dapat meningkatkan predikat penghargaan dari pratama menjadi madya.

Dikatakannya, kedepan kita harus tetap berpacu untuk mendapatkan predikat sebagai madya, dan terus meningkat lagi setiap tahunnya, dan proses penilaian yang dimulai pada Mei lalu, tidak lepas dari peran instansi-instansi terkait. Terdiri dari Bappeda sebagai unsur perencanaan, Inspektorat sebagai unsur pengawasan, serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sebagai unsur keuangan.

"Tanpa bantuan dari instansi terkait, kita tidak akan mungkin dapat penghargaan. Untuk KLA ini dibentuk forum tim yang diketuai oleh Bappeda sebagai perencanaan, Inspektorat sebagai pengawasan, dan juga dari BPKD," jelasnya.

Selain itu, Kepala Bappeda Bireuen Bob Mizwar, S.STP, M.Si, selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, menambahkan, sebagai informasi, kriteria Kota/Kabupaten Layak Anak diberikan kepada Kota/Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

"Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak," terangnya.

"Penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak akan diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh Tim dari Kementerian PPPA, kementerian lembaga dan Tim Independen. Alhamdulillah tahun 2023 ini kita kembali mendapat perhargaan KLA," pungkas Kepala Bappeda Bob Mizwar. [SR]

Postingan Lama
Postingan Lebih Baru