Temui Menpora, Ketua DPRA Usul Kekurangan Anggaran PON Ditanggung APBN


Ketua DPRA Zulfadhli A.Md mengusulkan kekurangan anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut disampaikan Ketua DPRA dan Pj Gubernur Aceh Bustami saat bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (15/5/2024). 

“Kami mengusulkan kekurangan (anggaran) mulai dari peralatan pertandingan, kegiatan pelaksanaan pertandingan, open ceremony, dan kekurangan lain yang dibutuhkan,” ujar Pj Gubernur Bustami Hamzah didampingi Ketua DPRA Zulfadhli. 

Menanggapi usulan tersebut, Dito menyebut akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Ia juga meminta Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga DR. Surono untuk menindaklanjuti usulan tersebut, serta menghubungi PB PON Wilayah Sumut. “Kekurangan ini akan kita sampaikan ke Menko PMK untuk mendapatkan persetujuan Presiden,” ujar Dito. 

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Progres Persiapan PON XXI Aceh-Sumut 2024 dan Pembahasan Usulan Tambahan Anggaran PON XXI dari Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut tuan rumah PON 2024 akan menanggung setengah biaya akomodasi peserta selama penyelenggaran berlangsung. 

“Untuk memenuhi kebutuhan biaya akomodasi, akan dilakukan sharing cost sekitar 50 persen pemerintah daerah penyelenggara dan 50 persen pemerintah daerah yang mengirim atlet PON,” terang Muhadjir. 

Muhadjir Effendy mengungkapkan PON XXI akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara pada 8-20 September 2024 sesuai jadwal yang ditetapkan. Nantinya Aceh akan menggelar 33 cabang olahraga dengan 242 disiplin cabang olahraga dan 510 nomor pertandingan, dengan perkiraan 5366 atlet dan 2752 official akan ikut serta. 

Sementara itu, di Sumatera Utara, akan menjadi tuan rumah 35 cabang olahraga, 46 disiplin cabang olahraga, 528 nomor pertandingan, dan perkiraan 6281 atlet serta 3140 official akan berpartisipasi. 

Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, Kadispora Aceh, M. Nasir Syamaun, Biro Pemerintahan Setda Aceh, Restu Andi Surya dan Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Akkar Arafat. [Adv]
Postingan Lama
Postingan Lebih Baru