Saluran Gas Rusak, Komisi C DPRK Lhokseumawe Desak PGE Segera Perbaiki
 |
| Ketua Komisi C DPRK Lhokseumawe Said Fachri dan rombongannya saat terjun Ke lokasi di Gampong Seuneubok. Selasa, 22 Januari 2025. |
LHOKSEUMAWE - Kerusakan saluran pipa gas milik PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) telah lama menjadi momok bagi ribuan warga Gampong Seuneubok, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Tak hanya mengancam keselamatan jiwa, dampaknya juga melumpuhkan perekonomian warga. Ketua Komisi C DPRK Lhokseumawe, Said Fachri, mendesak agar PT PGE segera bertindak sebelum terjadi bencana yang lebih besar.
Kerusakan saluran pipa gas ini telah menimbulkan kekhawatiran besar di tengah masyarakat. Genangan air yang diakibatkan oleh kebocoran pipa semakin meluas, merusak tanaman, merendam rumah, bahkan mengancam pondasi bangunan. Salah satu rumah warga telah terendam hingga septic tank dan sumurnya ikut tergenang.
"Tanaman warga rusak, satu rumah sudah terancam roboh, dan SDN di dekat lokasi mulai ditinggalkan murid karena kekhawatiran orang tua akan keselamatan anak-anak mereka," ujar Camat Blang Mangat, Safriadi.
Bahkan aktivitas belajar-mengajar di sekolah yang berdekatan dengan lokasi kerusakan menjadi terganggu. Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan kerusakan ini akan memicu bencana yang lebih besar.
Ketua Komisi C DPRK Lhokseumawe, Said Fachri, saat meninjau lokasi menyatakan keprihatinannya atas lambatnya respons dari PT PGE. "Dampaknya sangat besar, tidak hanya bagi perekonomian warga, tetapi juga keselamatan mereka. Jika terus dibiarkan, hal ini bisa menjadi bencana besar," tegasnya, pada Rabu (22/1/2025).
Politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini meminta PT PGE segera memberikan perhatian serius untuk mengatasi masalah tersebut. "Kami tidak ingin masyarakat Gampong Seuneubok terus hidup dalam kekhawatiran. Kami mendesak agar perbaikan dilakukan secepatnya, sehingga perputaran ekonomi dan kenyamanan warga bisa kembali normal," tambah Said Fachri.
Respons Lambat, Warga Mulai Geram
Safriadi mengungkapkan bahwa pihak kecamatan telah mengirimkan tiga surat resmi kepada PT PGE, namun respons baru datang setelah surat ketiga dikirimkan pada Januari 2025.
"PGE baru turun ke lokasi pada 15 Januari, tetapi hingga sekarang belum ada tindakan nyata," ungkap Safriadi. Warga pun mulai kehilangan kesabaran. Jika tidak ada langkah konkret dari PT PGE, mereka siap menggelar aksi demonstrasi di kantor perusahaan tersebut.
Tuntutan Warga: Solusi Nyata dan Ganti Rugi
Warga mendesak PT PGE untuk segera memperbaiki saluran yang rusak dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang telah dialami, termasuk kerusakan rumah, sumur, dan tanaman.
"Kami hanya ingin hidup tenang tanpa ancaman. Jika tidak ada langkah nyata, kami akan memperjuangkan hak kami dengan cara lain," kata salah seorang warga dengan nada tegas.
Kondisi ini menjadi peringatan bagi stakeholder terkait untuk segera mengambil tindakan nyata. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama ketika dampak kerusakan infrastruktur berpotensi menciptakan bencana yang lebih besar. [Adv]
