BREAKING NEWS

Gadai Mobil Pribadi, Ketua APDESI Gandapura Mauliadi: Warga Harus Bahagia Dihari Sakral

Ketua APDESI Gandapura/ Keuchik Tanjong Raya Mauliadi (dua dari kiri) foto bersama usai pemyaluran dana pengganti BLT kepada Kepala Keluarga fakir dan miskin di desanya, Sabtu (29/3/2025) 

KABAR ACEH | Bireuen- Semua gampong di Kecamatan Gandapura Bireuen yang berjumlah 40, tidak satu pun cair anggaran Dana Desa (DD) Tahap I Earmark dan Non Earmark Tahun 2025.

Menyikapi hal tersebut, Ketua APDESI Gandapura Mauliadi terpaksa menggadaikan satu unit mobil pribadinya untuk mendapatkan uang tunai demi membantu anak yatim dan kebutuhan fakir miskin untuk menyambut Hari Meugang (Makan Daging) dan H-1 Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
Ketua APDESI Gandapura/ Keuchik Mauliadi

Mauliadi yang juga Keuchik Tanjong Raya, merupakan salah satu desa terpencil di Kecamatan Gandapura, menggadaikan satu unit mobil pribadi kesayangannya kepada salah seorang wartawan Liputan Bireuen, Sabtu (29/3/2025).

Putra almarhum salah satu Panglima GAM wilayah Bate Iliek kepada kabaraceh.co, menyebutkan, karena Dana Desa belum cair ia nekad gadaikan mobil pribadinya demi kebutuhan urgen masyarakat dan perangkat desanya.

"Hari ini saya telah menyalurkan dana pengganti sementara BLT kepada sejumlah penerima dan pinjaman untuk honor perangkat desa dan lembaga gampong. Sudah lega hati saya, karena sudah menunaikan tanggung jawab sebagai tampuk pimpinan tertinggi di desa," ungkap Keuchik Mauliadi.

Dikatakannya, ini bukan kesalahan mutlak pemerintah kabupaten (Pemkab) karena dana desa sudah 10 tahun di kucurkan pemerintah pusat, namun pihak pemerintah gampong belum mampu menggunakan anggaran tersebut untuk pemberdayaan ekonomi BUMDes (BUMG).

"Ini bukan mutlak kesalahan Pemkab dan Pemerintah Pusat. Kami yang belum mampu memaksimalkan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, dimana keuntungannya menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat terangnya.

"Desa kami masih status berkembang dan belum menghasilkan PAD maksimal dan menjadikan desa mandiri, sebagaimana harapan pemerintah pusat melalui Kementerian Desa PDT. Apalagi tahun ini prioritas dana desa salah satunya Ketahanan Pangan sebesar 20% dari pagu DD, pengelolaannya melalui BUMDes, yang saban waktu disosialisikan secara berjenjang oleh Pendamping Desa selaku tenaga profesionalnya Kemendes yang bertugas di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan tingkat Pusat," aku Mauliadi.

Lanjutnya, kendala lainnya karena setiap tahun ada pogram- program prioritas yang harus kami jalankan seperti pembangunan rumah layak huni, Pencegahan Stunting, Ketahanan Pangan dan pogram-program prioritas lainnya sehingga tidak mencukupi untuk penyertaan  BUMDes.

Selama ini pihaknya hanya bisa menghasilkan PAG (Pendapatan Asli Gampong/ Desa-red) sebanyak Rp30 juta lebih, tapi anggaran tersebut sudah menjadi kegiatan prioritas gampong, seperti pembagian sembako, daging dan untuk membantu mahar warganya yang menikah.

"Maka kami pemerintah gampong mengambil inisiatif untuk memenuhi kebutuhan anak yatim ,fakir miskin dan warga jelang hari sakral Meugang dan Hari Raya, guna meringankan beban warga kami yang mayoritas miskin dan mereka harus bahagia," tambah Keuchik Mauliadi.

Sementara itu, Nadar wartawan liputan Bireuen, katanya ia didatangi salah seorang Keuchik asal Gandapura, Mauliadi. Berniat menggadaikan mobil pribadinya sebagai jaminan, karena  bersangkutan hendak meminjam uang kepadanya sebesar Rp30 Juta yang akan digunakan untuk membantu warganya, anak yatim fakir miskin jelang meugang dan Idul Fitri.

"Karena tujuan Keuchik Mauliadi sangat mulia, maka tergeraklah hati saya untuk memberikan pinjaman, nanti setelah dana desa cair, katanya langsung di kembalikan," terang Nadar.


Ketua APDESI Kab.Bireuen Bahrul Fazal Puteh

Selain itu, Ketua APDESI Kabupaten Bireuen, Bahrul Fazal Puteh menyebutkan, kecilnya persentase jumlah desa yang telah cairnya dana desa di Kabupaten Bireuen, kami tidak menyalahkan siapapun.

"Kami sangat berharap  kedepannya, anggaran dana desa langsung dicairkan ke rekening gampong masing - masing, tanpa perlu regulasi atau juknis melalui kabupaten, cukup dengan regulasi Permendes dan Permenkeu," harapnya.

"Untuk itu kami minta agar anggota DPR RI Dapil 2 Aceh untuk memperjuangkan di Senayan, agar dana desa kedepannya langsung di kucurkan ke rekening masing masing gampong," pinta Bahrul Fazal. [SR81]